Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, mengatakan bahwa putus sekolah ini umumnya dialami oleh anak-anak dari kelompok ekonomi paling rendah. Sekitar 13 persen anak-anak dari kelompok ekonomi paling rendah ini bahkan tidak berhasil menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) karena terkendala biaya.
"Pada tahun pelajaran mendatang, para Kepala Dinas diharap membuka posko," kata Nuh saat paparan dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemdikbud, Depok, Senin (11/2/2013).
"Posko ini tujuannya untuk mencari siapa siswa di wilayah bapak, ibu yang tidak melanjutkan sekolah atau tidak sekolah pada usia sekolah. Kita cari mereka, kita tangkap untuk kita masukkan ke sekolah," imbuh Nuh.
Dari upaya pembuatan posko ini, ia berharap agar anak-anak yang tidak bisa mengenyam pendidikan ini dapat terpetakan sehingga bantuan yang disalurkan tepat sasaran. Dengan demikian, angka putus sekolah di berbagai jenjang dapat teratasi khususnya untuk jenjang pendidikan dasar.
"Jenjang pendidikan dasar adalah wajib. Karena itu, posko ini bisa memantau anak yang tidak melanjutkan sekolah. Kita harus mencarikan jalan keluar agar mereka tetap sekolah," ujar Nuh.
Seperti yang diamanatkan dalam undang-undang, anak Indonesia wajib belajar selama sembilan tahun. Bahkan beberapa daerah telah mencanangkan wajib belajar 12 tahun termasuk DKI Jakarta. Untuk itu, jenjang pendidikan dasar merupakan sesuatu yang utama dan harus dipenuhi.
"Wajib belajar sembilan tahun itu tertuang di undang-undang. Tapi anak nggak tamat SD cukup banyak. Tidak bisa seperti itu, kita harus cari jalan agar mereka tidak putus sekolah," tandasnya.
Editor :
Caroline Damanik
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !